Mengkaji Sumbangan Penggiat UMKM Kalbar Terhadap PDRB

PONTIANAK- Untuk mengetahui potensi UMKM dalam memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar menyelenggarakan diskusi kelompok terarah/Focus Group Discussion (FGD), bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan ditambah unsur Badan Pusat Statistik, KADIN, DEKOPINWIL, Perguruan Tinggi dan konsultan PLUT.

Dalam FGD tersebut diketemukan benang merah terkait kajian model prediksi sumbangan UMKM terhadap PDRB yaitu perlunya kesamaan definisi dan persepsi segenap stakeholder yang terkait dengan kinerja kementerian yang tidak lagi menyampaikan data kuantitas sebagai keberhasilan pendampingan dan pembinaan, tetapi sudah mengacu kepada data kinerja komponen UMKM dalam berperan sebagai motor penggerak pembangunan atau tulang punggung perekonomian Indonesia.

Jika sudah ada kesamaan definisi dan persepsi dalam menelaah kajian model prediksi sumbangan UMKM terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) tersebut, maka stakeholder yang terkait langsung dengan kegiatan UMKM, langsung berkoordinasi untuk menyepakati kajian model yang mengacu kepada kinerja pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan Pemerintah RI.

Demikian hasil diskusi kelompok terarah/Focus Group Discussion Kajian Model Prediksi Sumbangan UMKM terhadap PDRB yang diselenggarakan Dinas Koperasi UKM Pov. Kalbar, Selasa 6 Juni 2017 di Pontianak.

Menurut Ir. Marsianus SY selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar, sumbangsih para penggiat UMKM di Kalbar terhadap PDRB dan PDB selama ini, belum terukur secara obyektif. Akibatnya, penyajian data akhir terkait sumbangsih UMKM terhadap capaian pembangunan dengan indikator pertumbuhan ekonomi secara regional dan nasional, masih belum valid dan reliable.

Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM sangat berkepentingan dengan data yang sahih sebagai dasar pijak yang benar untuk proses perencanaan pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Jika sumbangsih para penggiat UMKM dapat dihitung secara tepat maka pemerintah daerah sebagai pengayom tidak salah menyusun prioritas perencanaan pembangunan terkait upaya peningkatan kualitas dan kuantitas para penggiat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Sementara itu Ir. Teuku Syarif MSC selaku Peneliti Utama Kemenkop dan UKM Deputi bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK mengemukakan pihaknya menggali masukkan dan sekaligus mengajak membangun komitmen bersama stakeholder terkait bagaimana melihat kegiatan sektor UMKM dalam berkontribusi terhadap PDRB dan PDB.

PDB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan bersifat bruto/kotor.

Sementara itu Arianto S.Si, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Prov. Kalbar dalam kesempatan itu mengemukan pihaknya senantiasa berperan sebagai “juru photo” terhadap subyek data yang ingin diperoleh, namun tentu saja dengan kaidah-kaidah pengumpulan data yang dibenarkan secara ilmiah.

Dikemukakan Arianto, dari potret sementara terhadap perolehan data sensus ekonomi 2016 jika dibandingkan dengan sensus pertanian 2013 ditemukan ada pergeseran jumlah tenaga kerja bermata pencaharian pertanian kepada non pertanian.

Adapun SKPD yang hadir dalam FGD tersebut diantaranya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan  Hortikultura, Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Bappeda, Biro Perekonomian, Badan Penelitian dan Pengembangan dan, Badan Pusat Statistik.